Oleh: Clay Risen
1 Desember 2008
Sumber: The American Scholar

Pengintaian militer terhadap warga sipil, yang meluas di tahun penuh gejolak 1960-an, tak pernah menghilang sepenuhnya dan kembali lagi pada skala jauh lebih besar.

John O’Brien pertama kali curiga pada pemberi kerjanya, 113th Military Intelligence Group Angkatan Darat, ketika melihat dokumen berlabel “Adlai Stevenson III” di meja bosnya. Waktu itu September 1969, dan O’Brien baru pindah ke markas pusat 113 di Evanston, Illinois, setelah tiga tahun di Jerman Barat. Satuan barunya kebanyakan melakukan pengawasan latar terhadap personil militer dan pegawai sipil Pentagon, meski mereka juga memantau laporan-laporan FBI dan media tentang potensi gangguan sipil—sebuah perhatian utama, mengingat telah terjadi petaka kerusuhan di ratusan kota Amerika sejak 1964.

Tapi Stevenson bukan pengacau. Putera bakal calon presiden sebanyak dua kali dari Partai Demokrat, Adlai E. Stevenson, dia merupakan wakil negara bagian sebelum menjadi pejabat keuangan Illinois pada 1967. Jadi mengapa AD menyimpan sebuah arsip intelijen tentangnya? Karena, O’Brien diberitahu, Stevenson mengungkapkan dukungan untuk Jesse Jackson, yang kala itu aktivis di Chicago. Jackson punya ikatan dengan berbagai kelompok hak sipil dan anti-perang, dan kelompok-kelompok ini dicurigai memiliki ikatan dengan kaum radikalis keras. Itu, rupanya, cukup untuk menggolongkan Stevenson sebagai subjek perhatian.

O’Brien kemudian mendengar bahwa AD, bahkan selagi melancarkan perang di Asia Tenggara, mengawasi puluhan ribu warga Amerika, terkenal dan tak dikenal, mayoritas tak ada sangkutpaut dengan militer dan hanya koneksi pinggiran dengan organisasi-organisasi pembangkang—semua demi bersiap akan kemungkinan kekacauan sipil. Selama setahun berikutnya, O’Brien sendiri menjalani misi rahasia mingguan, seringkali berpura-pura sebagai wartawan, untuk mengumpulkan informasi di ceramah-ceramah, rapat-rapat, dan demo-demo, mengincar pembangkang paling aman sekalipun dan tidak membedakan antara orang keras dan tak keras. “Dalam diskusi-diskusi saya dengan para perwira atasan, mereka tidak bisa membedakan antara faksi Weatherman dalam kelompok SDS dan American Friends Service Committee,” ungkapnya kemudian kepada subkomite Senat.

113 bukan satu-satunya satuan yang melakukan pekerjaan ini. AD dipanggil ke tiga kota selama kerusuhan yang meletus pasca pembunuhan Martin Luther King Jr. pada April 1968. Saat itu Komando Intelijen AD, induk satuan 113 dan enam kelompok regional lain, ada dalam puncak paranoia, memantau siapa saja yang terkait setipis apapun dengan pembangkangan dan radikalisme—dari Benjamin Spock hingga American Nazy Party—dan mengumpan ribuan laporan per bulan ke basis data yang berlokasi di pinggir kota Washington, D.C.. Dimulai pada 1965 dengan fokus pada persiapan menghadapi gangguan sipil, program ini bermetastasis menjadi pengintaian yang mengisap data tentang pendeta, politisi, aktivis anti-perang, dan pekerja hak sipil. Selanjutnya birokrasi intelijen AD berbagi informasi dengan FBI, CIA, dan departemen penegak hukum setempat.

Misi-misi O’Brien bersifat top secret, tapi tidak untuk waktu lama. Pada Januari 1970, Christopher Pyle, mantan kapten di Komando Intelijen, mempublikasikan beberan tentang perlengkapan mata-mata domestik milik militer dalam The Washington Monthly. AD, tulisnya, “telah menciptakan aktivitas yang, dengan eksistensinya saja, membahayakan hak individu, proses politik demokratis, dan bahkan keamanan nasional yang berusaha dilindunginya.” Artikel ini mendorong anggota kongres di kedua partai menyerukan penyelidikan. Mulanya AD menyangkal semua tuduhan dan lantas memutarbalikkannya dengan sengit. Pada waktu Senator Sam Ervin, Demokrat dari North California, dan subkomite hak konstitusionalnya membuka rapat dengar pendapat Februari 1971, militer tersangkut dalam skandal pemata-mataan domestik terbesar dalam sejarah Amerika.

Bapak Pendiri Bangsa mengenali potensi bahaya dari militer yang aktif di dalam negeri terhadap kebebasan sipil, dan dalam Konstitusi dan Deklarasi Hak-hak mereka telah menanamkan doktrin pengendalian sipil serta pembatasan kegiatan militer di dalam negeri. Demikian pula, Posse Comitatus Act 1878, yang menarik garis ketat antara mempertahankan negara dari ancaman luar dan menjaga ketertiban dalam negeri, melarang tentara berseragam melakukan tugas-tugas penegak hukum.

Namun pada akhir 1960-an banyak pihak di Pentagon melihat perlunya mengaburkan garis ini di tengah kenaikan Black Power dan protes anti-perang; mereka curiga kelompok-kelompok ini menerima dukungan asing dan menganggap hal itu sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Dengan buru-buru memfokuskan birokrasi besar pada masyarakat Amerika, ditopang oleh sumber daya luas, mereka mengambil langkah-langkah di jalur yang persis membuat cemas para penyusun undang-undang.

Sebagian dari langkah keliru mereka menggelikan. Seorang komandan, usai meninjau rekaman pengintaian Coretta Scott King yang mengomentari pidato “I have a dream” suaminya, meminta para bawahan untuk meneliti seluk-beluk impian tersebut. Tapi, yang lebih tak mengenakkan, skandal spionase AD menunjukkan bahwa garis hipotetis antara ketertiban dalam negeri dan pertahanan negara tidak pernah sejelas yang kita inginkan di dunia nyata, dunia penuh lembaga-lembaga penegak hukum yang terlalu banyak dituntut dan kurang terkoordinir dan otoritas pertahanan kuat.

Terlepas dari pengungkapan yang dikemukakan dalam rapat dengar pendapat Ervin, selama tahun-tahun berikutnya Kongres gagal mengesahkan serangkaian RUU yang dapat secara drastis mengurangi kapasitas pengintaian domestik militer. Baru pada 1978 Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) mendekat, menciptakan sistem pengawasan untuk memonitor kegiatan dalam negeri yang terkait dengan operasi intelijen luar negeri. Tapi doktrin yang mencegah pengumpulan info intelijen di dalam negeri oleh militer tidak muncul, dan tak lama sesudah serangan teroris 11 September 2001, Pentagon lagi-lagi mengarahkan upayanya pada pemantauan warga Amerika. Banyak dari satuan dan sumberdaya yang dikerahkan dalam tugas pengintaian teroris kontroversial bersumber dari militer, termasuk National Security Agency, Defense Counterintelligence and Human Intelligence Center, dan operasi-operasi intelijen domestik U.S. Northern Command, yang didirikan pasca 9/11 guna melindungi tanah air. (Dan ini belum termasuk banyak pelanggaran kebebasan sipil lainnya oleh pemerintahan Bush, seperti Military Commissions Act 2006, yang mengingkari hak diperiksa di muka hakim bagi “petempur tak sah”.) “Kita sedang mewakilkan kepada militer untuk memata-matai warga taat hukum di Amerika,” kata Senator Ron Wyden dari Oregon, penyokong kebebasan sipil terkemuka, kepada The Washington Post di tahun 2005. Dan itu sebelum ada pengungkapan bahwa Gedung Putih memerintahkan pelanggaran rutin terhadap aturan lemah FISA.

Terlepas dari kerja keras para wartawan dan pembela kebebasan sipil, masih ada banyak hal yang tak diketahui khalayak soal perlengkapan intelijen dalam negeri pemerintah. Itu sebabnya, apalagi setelah tahun lalu Kongres menghapus pengawasan FISA terhadap pengintaian domestik, pemahaman jernih atas skandal spionase AD pada 1970-an menjadi penting: itu mengingatkan kita betapa mudahnya perhatian sah terhadap kerusuhan dalam negeri melahirkan alat ampuh untuk pengendalian masyarakat.

Pentagon membentuk Army Intelligence Command (AINTC) pada 1 Januari 1965, tapi sejarah pengintaian domestik militer di negara ini berawal minimal satu abad sebelumnya. Menteri Luar Negeri William Seward mengerahkan agen-agen AD untuk memonitor para simpatisan Konfederasi selama Perang Saudara, dan pada 1870-an Presiden Rutherford B. Hayes menggunakan Army Signal Corps untuk memata-matai buruh terorganisir. Selama Perang Dunia I General Intelligence Division Angkatan Darat menyimpan arsip lebih dari 450.000 kartu indeks mengenai pembangkang, dan Counter Intelligence Corps mengawasi jutaan pekerja industri pertahanan selama Perang Dunia II. Upaya pengintaian AD berkurang di akhir 1940-an, sebagian gara-gara peran luas FBI dalam intelijen kontra-pembangkangan tapi juga karena militer sedang mempersiapkan negara ini terhadap serangan nuklir.

Keterlibatan militer dalam urusan domestik mulai meningkat lagi di akhir 1950-an dan awal 1960-an ketika AD mengambil peran penting dalam penegakan desegregasi sekolah. Khususnya pasca integrasi keras Universitas Mississippi pada musim gugur 1962, para komandan AD mulai menuntut informasi intelijen lebih baik sebelum memulai misi-misi dalam negeri. Selanjutnya pada bulan Mei, Mayjen Creighton Abrams, yang terlibat perencanaan AD di universitas tersebut, berusul kepada para komandannya di Pentagon agar AD menyusun “proyek intelijen besar…guna mengidentifikasi tokoh-tokoh kulit hitam maupun putih, mengembangkan analisa atas beragam situasi hak sipil di mana mereka terlibat, dan mendirikan pusat intelijen hak sipil untuk beroperasi secara berkelanjutan dan mengikuti perkembangan situasi terkini di seluruh AS.” Sebuah memo Juni 1963 dari Mayjen Harold Johnson, yang kelak menjadi kepala staf di puncak upaya pengintaian domestik AD, menyatakan perlunya memerangi “ancaman” dalam negeri dengan senjata dan taktik yang AD gunakan di luar negeri: “Peperangan elektronik dapat dan seharusnya dipakai terhadap agen atau para agen yang tidak mesti musuh jelas atau luar negeri, tapi tetap beroperasi melawan kepentingan AS.” Rencana Abram ataupun memo Johnson tidak diberlakukan secara resmi, tapi kedua jenderal menyuarakan pikiran banyak pihak di AD, dan kedua visi sebagian besar diwujudkan pada tahun-tahun berikutnya.

AINTC menghimpun kelompok-kelompok intelijen lima angkatan bersenjata negara di bawah satu komando, bermarkas di Fort Holabird, Maryland, dekat Baltimore. Tujuan luarannya adalah menjalankan pengawasan latar terhadap prajurit dan pegawai sipil, tapi ia juga ditugasi membuat AD terus mengikuti situasi gangguan sipil potensial. AINTC mulai mengumpulkan informasi intelijen hanya setelah jelas bahwa AD akan dikirim ke kota tertentu. Tapi, segera, para komandan AINTC memandang misi intelijen domestik mereka sebagai jalan untuk memperluas wilayah birokrasi mereka, dan tak ada dalam skema gangguan sosial AD, bernama sandi STEEP HILL, yang mencegah mereka mengumpulkan informasi intelijen sebelum skema diberlakukan. Kantor konsul jenderal AD, dalam sebuah analisa terklasifikasi, kemudian menetapkan bahwa “STEEP HILL mungkin sangat tidak sempurna lantaran tidak membatasi sejauh mana unsur-unsur lapangan Intelijen AD memonitor urusan sipil.” Kemudian, para pejabat AD berargumen bahwa pemonitoran terus-menerus justru merupakan langkah bijak.

Sementara itu, para komandan AINTC berorientasi karir berada di tempat dan waktu yang tepat. Pada musim panas 1965, kerusuhan lima hari di South Central Los Angeles seluas 45 mil persegi menyisakan 34 orang tewas dan $50 juta kerugian. Kendati pasukan federal tidak dikerahkan, Divisi Infantri ke-4 di Fort Lewis, Washington, disiagakan, dan Pentagon mengirim perbekalan dan bantuan lain ke Garda Nasional California. Tiba-tiba kemungkinan pengerahan AD ke “zona panas”, dan bukan hanya ke lokasi integrasi tegang, menjadi nyata—dan demikian pula tuntutan akan informasi intelijen.

Mulanya, informasi intelijen dihimpun secara acak. Laporan tentang insiden, tokoh, dan organisasi masuk dari FBI, lembaga penegak hukum lokal dan negara bagian, dan media; informasi disortir dan diarsipkan dalam koleksi dokumen Fort Holabird yang terus membesar. Arsip-arsip itu, pada gilirannya, dipadatkan dan disusun menjadi sebuah “buku foto tampang” enam jilid; satu jilid penuh didedikasikan untuk “Individu yang Aktif dalam Gangguan Sipil”. AINTC lantas meneruskan data tersebut ke Counterintelligence Analysis Branch (CIAB) Pentagon, yang memprosesnya menjadi laporan berguna. Semula dibaktikan hanya untuk analisa informasi intelijen luar negeri, CIAB mendirikan departemen Amerika Utara pada 1965; pada 1967 ia menambahkan departemen “sayap kiri”, dan menjelang 1968 cabang ini mempunyai 15 agen yang mengumpulkan informasi intelijen tentang AS saja—lebih dari kawasan manapun, termasuk Vietnam. Pada gilirannya CIAB menerbitkan “Ikhtisar”, buku foto tampang versi sulingan yang diserahkan kepada Menteri Angkatan Darat dan menuruni rantai komando sampai ke kantor satelit lapangan kelompok-kelompok intelijen militer.

Cakupan dari apa yang dianggap relevan dengan misi gangguan sipil AINTC kemudian berkembang pesat. Hampir seketika, NAACP, King’s Southern Christian Leadership Conference, Quakers, dan kelompok-kelompok aktivis damai lain dilabel sebagai organisasi “berkepentingan”. Lebih jauh, banyak informasi intelijen yang diterima dari departemen kepolisian setempat dan FBI diambil begitu saja, padahal banyak dari informasi tentang kelompok-kelompok hak sipil bersumber dari polisi rasis di Selatan. Mutu tak pernah menjadi kriteria, dan tak ada batasan pada apa itu informasi relevan. Satu laporan mencatat, tanpa klarifikasi, bahwa subjeknya adalah “penyimpang seks”—seolah-olah itu berhubungan erat dengan sebuah peran dalam menimbulkan kerusuhan potensial. “Sulit dibayangkan bagaimana riwayat agama, penghasilan tahunan, dan status pernikahan seseorang akan berguna untuk komandan gugus tugas yang berusaha menumpas kerusuhan atau membendung demonstrasi kekerasan,” catat laporan investigasi Senat. Bahkan sebuah ulasan internal Angkatan Darat mengakui “data itu tidak terlalu mengesankan dalam hal kelengkapan atau cakupan”. Justru, kata Christopher Pyle kepada subkomite Ervin, informasi intelijen tersebut “dievaluasi terutama atas dasar volume, produksi, dan kecepatan”.

Laporan Senat menggolongkan arsip-arsip tersebut sebagai “kaya data dan miskin teori”. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Ada teori: memakai asumsi kontra-pemberontakan yang memandu perang di Asia Tenggara yang kian panas, AD percaya kerusuhan-kerusuhan itu dipimpin oleh sekelompok penghasut inti yang mendapat pelatihan taktik pemberontakan dari luar negeri. Unsur-unsur misterius luar negeri ini juga diyakini berada di balik gerakan anti-perang, karena ketidakpuasan luas terhadap operasi militer Amerika sangat tidak masuk akal bagi para komandan yang karirnya dikeraskan selama hari-hari patriotis sengit Perang Dunia II. Itu rangkaian lurus dan paten: sebuah rencana pengumpulan informasi intelijen memperingatkan, pembangkangan dapat dengan mudah berubah jadi kekerasan, yang “pada waktunya membawa ke situasi pemberontakan sungguhan”.

Implikasi teori ini cukup luas. Ia mempertautkan gerakan hak sipil dan gerakan anti-perang dan menjelekkan keduanya, menawarkan penjelasan sederhana atas banyaknya kerusuhan dan unjuk rasa anti-perang, dan menyediakan pembenaran kokoh untuk perluasan operasi intelijen militer. Ini bukan lagi masalah kehati-hatian semata. Musuh-musuh negara, siapapun mereka, telah membawa Perang Dingin ke dalam pusat-pusat kota dan kampus-kampus, dan misi AD adalah membasmi mereka. Sebagaimana dikatakan Mayjen William Yarborough, kepala AINTC bermulut fasih periode 1967 dan 1968, kepada para bawahannya usai kerusuhan Detroit 1967, “Mulai kumpulkan data biografi tentang setiap nama yang muncul dalam [laporan intelijen] ini. Dapatkan gambarannya—latar belakangnya. Saat pola-pola mulai berkembang, kita akan temukan bahwa mereka saling terjalin—mereka dilatih di Havana atau Peking atau suatu tempat terkutuk.”

Seiring kerusuhan pusat kota menjadi peristiwa musim panas tahunan dan unjuk rasa anti-perang pecah di kampus-kampus, Intelijen AD mulai mengambil pendekatan lebih aktif dalam pengumpulan informasi. Agen-agen berpakaian preman kadang dikirim ke lapangan—sebagai contoh, pada Agustus 1966, beberapa ditempatkan di seputar Los Angeles untuk meninjau hari peringatan kerusuhan Watts—tapi misi-misi terselubung tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan. Itu berubah dengan Demonstrasi di Pentagon pada Oktober 1967.

Selama berbulan-bulan, National Mobilization Committee to End the War in Vietnam merencanakan demonstrasi besar di National Mall, yang akan memuncak pada aksi berbaris menyeberangi Potomac menuju Pentagon. Dalam persiapan menghadapi kekerasan luas, AD mempreposisi 2.485 tentara, mayoritas dari 82nd Airborne Division yang ulung, di luar Washington, sementara 15.000 lainnya waspada sepanjang East Coast. Tapi titik berat sesungguhnya adalah intelijen. 108Th Military Intelligence Group, bermarkas di Manhattan, mengirim agen-agen belia yang menyamar sebagai hippi untuk menginfiltrasi lingkaran perencana. Sekitar 45 agen di New York berhasil naik bus-bus pengunjuk rasa yang mengarah ke Washington; sepanjang jalan para agen menyelinap pergi secara teratur untuk melapor lewat telepon umum. Daftar pantau diberikan kepada National Security Agency, yang memonitor komunikasi telepon untuk mencari bukti keterlibatan asing. Dan AD memerintah satuan pemantau komunikasinya, Army Security Agency, agar bersiap mengganggu transmisi radio pengunjuk rasa—sebuah langkah ilegal menurut piagam ASA.

125 agen tambahan, yang disebar di antara massa pada hari unjuk rasa, diberi kartu wamil bersandi khusus agar, kalau-kalau ada penangkapan, mereka bisa segera dicomot dari kerumunan dan dibebaskan. Terlepas dari tindakan pencegahan ini, salah satu agen dipentung oleh seorang polisi militer yang terlalu bersemangat. Satu agen lain, Sersan Alan Gibbs, berhasil menyelip ke dalam sekelompok pengunjuk rasa hingga membantu mengisi pistol air dengan “tinta penghilang”—yang kata mereka akan membuat Pentagon menghilang.

Demonstrasi di Pentagon, berpadu dengan kerusuhan pada musim panas itu di Newark dan Detroit, memacu introspeksi di lingkaran intelijen dalam negeri AD. Di ketiga kota, mereka gagal mengembangkan informasi intelijen yang tak bisa digali dari media; lebih jauh, mereka masih harus membuktikan premis bahwa kerusuhan dan gerakan anti-perang adalah dua cabang dari pengaruh asing yang sama. Sebagai tanggapan, pemimpin AD mendirikan panel penyelidikan untuk mengembangkan reformasi pengumpulan informasi intelijen. Laporan akhir regu ini, diserahkan pada Desember 1967, terang-terangan menyatakan bahwa “kelompok-kelompok radikal”, seperti Communist Party USA, Progressive Labor Party, Revolutionary Action Movement, dan Student Nonviolent Coordinating Committee, “tidak lain akan meraih kendali kelompok-kelompok pembangkang di wilayah perkotaan untuk memfasilitasi pemberontakan nasional terorganisir”. Laporan itu menarik kesimpulan, “Penyelidikan kontraintelijen berkelanjutan diperlukan untuk memperoleh informasi faktual tentang keikutsertaan tokoh-tokoh, kelompok, atau organisasi subversif dan pengaruh mereka terhadap penduduk kota untuk menimbulkan gangguan sipil.”

Dua perubahan kebijakan mencolok terjadi. Pertama adalah reformasi total persiapan penanggulangan gangguan sipil, berdasarkan pemantauan terus-menerus terhadap pusat-pusat kota Amerika. Kota-kota paling tak stabil diserahkan pada satuan militer tertentu; setiap komandan lalu merangkai “paket-paket” perencanaan yag dibuat secara khusus: buku-buku catatan tebal dan rutin diperbarui yang mendokumentasikan usaha-usaha ritel rawan seperti toko miras dan senjata, lokasi prasarana vital, denah demografis dan ekonomis kota, dan informasi latar tentang militan setempat, aktivis komunitas, dan pemimpin bisnis. Kemudian para komandan melakukan penggerebekan rutin, dalam pakaian preman, ke kota-kota yang ditunjuk untuk bertemu dengan penghubung sektor dan berkeliling wilayah mereka. AD, dengan kata lain, bersiap menduduki kota-kotanya sendiri.

Perubahan kedua, akibat wajar dari perubahan pertama, adalah membuka gerbang-gerbang pengumpulan informasi intelijen dalam negeri. AINTC takkan lagi mengandalkan laporan lokal, negara bagian, dan FBI. Kini ia akan rutin mengutus agennya sendiri ke lapangan, seringkali di bawah samaran, untuk menghimpun informasi perihal acara, organisasi, dan warga swasta dan umum yang mungkin punya koneksi dengan pembangkangan dalam bentuk apapun. Pandangan penuh prasangka terhadap khalayak ini semakin ditambah oleh implikasi praktis dari rekomendasi laporan, yakni memberi diskresi sangat besar kepada para komandan lokal. “Dalam banyak contoh, politik pribadi beberapa pengawas menetapkan agar individu-individu terpilih diintai,” kata John O’Brien dalam kesaksian.

Seperti kebanyakan wilayah, AD menduga 1968 akan jadi tahun bencana: kekacauan kota semakin buruk setiap tahun, dan pembangkangan anti-perang, berpadu dengan aktivisme kampus, mencapai titik didih. “Gangguan sipil berorientasi ras bisa diperkirakan berlanjut dengan intensitas meningkat di wilayah-wilayah perkotaan di AS selama 1968,” bunyi laporan intelijen AD yang diterbitkan beberapa hari sebelum pembunuhan King. “Kendati bukti keras konspirasi komunis sungguhan atau terencana untuk menguasai dan mengendalikan gerakan rasial dan unjuk rasa anti-perang tidak tersedia saat ini, ancaman konspirasi seperti itu cukup kuat untuk menyebabkan perhatian segera dan mengharuskan peninjauan terus-menerus.”

Kematian King pada 4 April mengakibatkan kerusuhan di 120 kota, tiga di antaranya—yakni Baltimore, Chicago, dan Washington—memaksa pasukan reguler AD memulihkan ketertiban. Menanggapi kekerasan itu, AD mendirikan Directorate for Civil Disturbance Planning and Operations, koneksi untuk merespon kerusuhan di masa mendatang dan konsumen dan pembela utama data AINTC. Diawaki 24 jam sehari, direktorat ini siap mengirim sebanyaknya 10.000 tentara ke masing-masing 25 kota, tingkat kesiapan yang mengharuskan aliran informasi intelijen terus-menerus. AINTC siap untuk tugas ini; rencana pengumpulan informasi yang baru, pasca April, membuatnya bernafsu memperpanjang jari-jarinya ke dalam semua aspek kehidupan khalayak Amerika. Sebagaimana pencirian yang diberikan oleh Asisten Menteri Pertahanan Robert Froehlke terhadap arah baru AINTC, “Saking komprehensif persyaratan yang diberlakukan dalam rencana ini…kategori informasi yang terkait tipis sekalipun dengan orang-orang atau organisasi yang aktif dalam komunitas di mana ada potensi kerusuhan atau kekacauan, akan masuk ke dalam cakupannya.”

Pada musim panas 1968, para agen menginfiltrasi kereta-kereta keledai yang mengarah ke Washington untuk Poor People’s Campaign, sebuah unjuk rasa hak sipil penghabisan yang memuncak di sebuah kota kemah luas dekat National Mall. Para agen menghabiskan 26.000 jam kerja dengan memata-matai para pengunjuk rasa begitu mereka berkemah, termasuk memotret lokasi dari puncak Washington Monument. Agen-agen AD juga keluar akhir Agustus itu di Chicago selama Democratic National Convention; satu regu, menyamar sebagai “Midwest Video Associates”, merekam ratusan jam pidato unjuk rasa di Grant Park serta wawancara dengan orang-orang semisal Abbie Hoffman dan David Dellinger. “Seiring waktu,” tulis Christopher Pyle (dalam sebuah disertasi Ph.D. mengenai usaha pengintaian oleh bekas majikannya), “berkembang birokrasi baru di dalam Intelligence Command—sebuah hirarki spesialis setengah otonom yang dicurahkan untuk memantau pembangkangan secara penuh waktu.

Birokrasi ini mendapat pengakuan pada 1969. Pada saat itu, kerusuhan kota mereda, hanya untuk digantikan, di mata paranoid intelijen AD, oleh ancaman anti-perang dan radikalisme kampus yang sama-sama beralamat buruk. Yang juga menjadi perhatian adalah tumbuhnya tentangan perang dari dalam militer sendiri, dikenal dengan singkatan RITA (Resistance In The Army), yang dikhawatirkan oleh para komandan AD dapat merusak moril dan keamanan. Sebagai respon, agen-agen samaran dikirim ke dalam ruang kelas, organisasi anti-perang lokal, dan bahkan, dalam satu kasus, fraternitas di sebuah kampus North Dakota (ini menyusul laporan bahwa fraternitas tersebut berencana “merobek-robek” kota mereka; para agen di TKP segera tahu “rencana” itu ternyata pesta tong bir besar-besaran).

Pada puncak operasi, CIAB menerima rata-rata 1.200 laporan lapangan per bulan, sepertiganya datang dari pengamatan AD langsung. Ini dipadukan dengan setumpuk laporan setinggi satu setengah kaki yang diterima setiap hari dari FBI (AINTC cenderung meremehkan keterampilan investigasi dan sumberdaya FBI demi menjustifikasi usaha besarnya sendiri) hingga menghasilkan arus data konstan tentang puluhan ribu orang Amerika, informasi yang dibuka aksesnya untuk lembaga-lembaga militer lain serta departemen penegak hukum, Kantor Paspor, CIA, dan majikan dari pemerintahan. AINTC mulai mengkomputerisasi arsipnya; jelang akhir tahun, ia memiliki arsip komputer sekitar 117.500 dokumen. Jutaan lagi menanti untuk diunggah.

Tapi selagi komandan-komandan AINTC giat membangun birokrasi, para atasan semakin gelisah. Di akhir 1968, Yarborough digantikan sebagai kepala AINTC oleh Mayjen Joseph McChristian, yang mengambil sikap lebih skeptis terhadap misi pengumpulan informasi gangguan sipil. Di awal 1969, persis saat meninggalkan jabatan, Wakil Menteri Angkatan Darat David McGiffert mengenakan batasan baru pada operasi terselubung AD. McGiffert dan orang-orang era Lyndon Johnson lainnya merasa upaya pengumpulan informasi intelijen berpotensi memalukan bagi AD dan menyimpang berbahaya dari fokus utama AINTC pada otorisasi keamanan. Tapi para penerus mereka dalam pemerintahan Nixon tidak setuju, dan pada musim panas 1969 program tersebut kembali aman.

Semua ini, tentu saja, jelas-jelas ilegal. Mengesampingkan contoh-contoh penyalahgunaan, sistem AINTC melanggar Posse Comitatus Act yang melarang penggunaan militer untuk penegakan hukum. Ia juga melanggar tradisi menjauhkan militer dari urusan dalam negeri, larangan yang dimaksudkan bukan saja untuk melindungi kebebasan sipil tapi juga mencegah kemungkinan militer terlilit politik dalam negeri. Di beberapa negara, misalnya Turki, militer punya hak virtual untuk melancarkan kudeta jika mencium ancaman terhadap penafsiran ketertiban domestiknya sendiri. Para Pendiri Bangsa dengan bijak mengakui resiko sistem demikian, dan mereka mendirikan tatanan politik disertai cek ketat terhadap hal itu. Kini, diam-diam, AD mengikis cek tersebut.

Lalu, pada Januari 1970, datanglah kabar menggemparkan. Dalam artikelnya di Washington Monthly, Pyle menyingkap cakupan upaya AINTC secara rinci. Sistem tersebut, peringatnya, menyiapkan jalan untuk tindakan keras terhadap pembangkangan, bahkan mungkin untuk kemunculan negara otoriter: “AS mungkin mampu bertahan dari sentralisasi arsip intelijen tanpa menjadi totaliter, tapi ia hampir pasti tidak bisa menjadi totaliter tanpa arsip intelijen tersentralisasi.” Artikel Pyle muncul dua bulan sebelum Seymour Hersh, menulis dalam St. Louis Post-Dispatch, membeberkan pembantaian penduduk desa di My Lai, Vietnam, dan itu membantu melegitimasi kritikan terhadap Pentagon di mata politisi mainstream dan khalayak umum. Itu memicu perhatian dari pembela kebebasan sipil gigih, Senator Ervin, yang pada pertengahan 1970 mulai menyelidiki tuduhan-tuduhan tersebut. Ervin mendatangkan Pyle sebagai konsultan berbayar, dan pada Februari 1971 sang senator membuka rapat dengar pendapat.

Diberi tajuk “Federal Data Banks, Computers and the Bill of Rights”, rapat tersebut panjang-lebar, mengecewakan, dan antiklimaks. “Ruangan dipadati wartawan sampai ke kaso-kaso,” kenang Pyle, kini profesor di Mt. Holyoke College. “Itu pertama kalinya seseorang menantang sebuah lembaga intelijen.” Tapi Pentagon melakukan manuver cerdik untuk menghindari komite Ervin: AD mendirikan panel peninjau guna menyelidiki tuduhan Pyle, meski secara terbuka menyangkal eksistensi program tersebut. Pada Februari, ia memerintahkan semua basis data di Fort Holabird dimusnahkan, dan pada Juni ia menerbitkan rencana pengumpulan informasi intelijen baru yang lebih terbatas.

Aturan-aturan baru pada [kegiatan] spionase dalam negeri terdengar keras, tapi ada celah cukup untuk menyisakan diskresi signifikan bagi para komandan AD tingkat menengah, sementara kebutuhan akan pengawasan pengadilan diabaikan. Sebagai tanggapan, Ervin merumuskan sebuah undang-undang untuk melarang pengintaian dalam negeri kecuali dalam kasus-kasus ekstrim, dan hanya dengan pengawasan eksternal ketat. RUU ini tak pernah disahkan oleh komite. Pada 1972, Ervin mendaftarkan dokumen hukum amicus curiae[1] dalam sebuah gugatan ACLU terhadap Departemen Pertahanan; kasus itu, Laird v. Tatum, ditolak dengan putusan 5 banding 4 oleh Mahkamah Agung. Ervin mencoba rute legislatif lagi pada 1974, tapi saat itu negara dan Kongres sudah beralih ke urusan kebebasan sipil lain—yakni Watergate (di mana Ervin kembali mengetuai rapat dengar pendapat) dan kemunculan bukti pengintaian dan intimidasi FBI dan CIA terhadap pembangkangan domestik.

Sebagai penyelidikan pembuka terhadap rangkaian pengungkapan panjang terkait ancaman kebebasan sipil selama 1970-an, rapat Ervin menentukan suasana rapat Church Committee tahun 1975 dan Foreign Intelligence Surveillance Act yang mendirikan pengadilan FISA tiga tahun kemudian. Tapi rapat Church, dengan segala informasinya, tidak mengeluarkan banyak panas. Selain FISA, tak ada legislasi penting yang dihasilkan. Dan di penghujung dasawarsa, paranoia nasional akibat skandal spionase AD, Watergate, dan tindakan-tindakan lain pemerintah yang melampaui batas sudah berlalu (meski tidak sebelum adanya banjir film Hollywood terkait, mulai dari The Conversation hingga All the President’s Men). “Saya kira wajar jika dikatakan tak ada yang diperoleh dari penyelidikan spionase AD,” kata Pyle hari ini.

Sejak 9/11, Amerika menyaksikan bangkitnya aktivitas pengintaian domestik oleh militer yang hampir sejajar dengan upaya-upaya di akhir 1960-an, tapi pada skala jauh lebih besar dan lebih invasif. Yang paling mencolok adalah program penyadapan NSA tanpa surat perintah, pertama kali diungkap di akhir 2005 oleh The New York Times. Kendati jelas-jelas melanggar FISA, program ini diperkuat oleh dua legislasi berikutnya: Protect America Act tahun 2007 (mengizinkan pengintaian komunikasi yang berawal dan berakhir di luar AS tanpa surat perintah) dan FISA Amendments Act tahun 2008 (memperpanjang durasi waktu pemerintah boleh melakukan penyadapan tanpa surat perintah, dari 48 jam menjadi satu minggu).

Tapi ada langkah spionase militer lain yang kurang dikenal. Northern Command, bertanggungjawab atas operasi keamanan negara AD, memiliki 290 analis informasi intelijen yang membaca data terkait ancaman-ancaman keamanan dalam negeri. Yang lebih tak mengenakkan adalah satuan Counterintelligence Field Activity (CIFA) Departemen Pertahanan, sebuah regu top secret untuk mengkoordinir usaha-usaha pengumpulan informasi di luar negeri, yang, pada Agustus 2008, digabung ke dalam Defense Counterintelligence and Human Intelligence Center. Bagian dari tugas CIFA adalah memelihara basis data informasi intelijen “tak sahih”—yakni rumor—menyangkut ancaman terhadap fasilitas militer dalam negeri. Sebagaimana mandat samar AINTC membuka pintu bagi pengusutan yang melampaui batas, basis data CIFA segera mencakup arsip-arsip tentang pertemuan Quaker, unjuk rasa anti-perang, dan ekspresi pembangkangan damai lain. Dan seperti arsip-arsip AINTC, informasi intelijen yang dihimpun oleh CIFA mencakup kabar angin dan gosip dalam jumlah besar—“sampah”, kata Pyle, yang pernah memeriksa sebagian basis data CIFA—yang diperlakukan sebagai fakta oleh Pentagon. Ini membantu menjelaskan kenapa, hingga akhir 2008, terdapat kurang-lebih satu juta nama dalam Terrorist Screening Database.

Yang terutama mengkhawatirkan adalah mayoritas kegiatan pengintaian domestik hari ini berada di bawah kendali militer. Di satu sisi, militer punya sumberdaya luas, agensi, dan aset yang sering kurang dipahami oleh khalayak dan bahkan Kongres. Di sisi lain, itu semua adalah instrumen tumpul yang dirancang untuk melawan musuh asing dan dipegang oleh orang-orang yang kurang terlatih dalam kompleksitas kebebasan sipil. Bahkan, dibanding 40 tahun silam, militer diawaki lebih sedikit Chris Pyle dan lebih banyak William Yarborough, para penganut sejati yang bagi mereka pembangkangan adalah kegiatan pengkhianatan samar dan kurang dipahami. Dan, setidaknya sampai pelantikan Barack Obama pada 20 Januari, mereka dikomando oleh cabang eksekutif yang menolak batasan patut pada wewenangnya untuk mengkomando satuan-satuan militer dan intelijen dan menganggap tidak wajib mengungkap atau menjelaskan tindakannya.

Terakhir, skandal spionase AD menunjukkan bagaimana badan-badan pengintaian, seperti halnya birokrasi lain, akan membesar jika dibiarkan tak diawasi. Tanpa tugas substantif, mereka akan asyik sendiri, semakin menjustifikasi tuntutan akan wewenang dan sumberdaya lebih banyak. Mengapa kita harus beranggapan birokrasi hari ini berbeda dari pendahulu mereka? Sementara NSA dan badan-badan pengintaian lain memperluas wewenang untuk mengintip kehidupan Amerika demi mencari bukti pencemaran asing, adakah alasan untuk ragu bahwa mereka akan menolak keluar dengan tangan kosong?

Jawaban baku adalah bahwa pengekangan diri di pihak agensi-agensi terkait sudah cukup untuk mengawasi penyalahgunaan. Tapi pada 1960-an—dan hari ini, sebagaimana mulai kita dengar—pengekangan diri, ketika dijalankan dengan benar sekalipun, tidak dapat mencegah kekeliruan, tidak dapat meralat ketidakcakapan atau purbasangka, tidak dapat mengawasi keyakinan berniat bagus tapi berarah keliru bahwa apapun bisa dimaklumi atas nama “keamanan nasional” yang ditafsirkan secara luas. Dan ini mengesampingkan kemungkinan penyalahgunaan: sudah muncul bukti, paling anyar dalam The Shadow Factory karangan James Bamford, bahwa para perwira intelijen rutin mendengar-dengarkan percakapan telepon intim di antara rakyat Amerika—percakapan yang tak terkait dengan pengusutan teror—yang mengedarkan potongan-potongan paling merangsang ke sekeliling kantor.

Penulis dan mantan penggugat hukum konstitusional Gleen Greenwald menyebut reformasi terbaru FISA sebagai “keilegalan dan korupsi di tingkat tertinggi pemerintah, pada skala terbesar, dan dengan usaha paling transparan.” Boleh jadi ilegal, tapi tidak korup—dan itulah yang mengerikan. Para pejabat pemerintahan Bush di balik [kegiatan] penyadapan tanpa surat perintah mungkin merasa bertindak demi kepentingan terbaik negara, sebagaimana mayoritas orang-orang yang terlibat dalam skandal AINTC. Tapi mengingat kurangnya parameter dan pengawasan, kedua kelompok mengejar misi mereka secara agresif. Mereka menafsirkan perubahan sosial pesat secara simplistis dan paranoia. Terfokus pada tujuan, mereka membangun sistem pengintaian luas yang diketahui oleh sedikit orang dan dikendalikan oleh lebih sedikit lagi.

Kendati respon terhadap huru-hara 1960-an adalah khusus untuk masa itu, pelajarannya bersifat universal. Kewaspadaan terus-menerus merupakan keharusan, bukan saja terhadap musuh tapi juga terhadap mereka yang melihat musuh ada di setiap sudut. “Pengalaman semestinya mengajari kita untuk paling sigap melindungi kebebasan ketika rencana-rencana pemerintah bersifat dermawan,” tulis Louis Brandeis dalam penolakannya tahun 1928 dalam kasus Olmstead v. United States, menyangkut penyadapan federal dan Amandemen Keempat. “Bahaya terbesar bagi kebebasan tersembunyi di dalam pelanggaran busuk oleh orang-orang fanatik, bermaksud baik tapi tidak paham.”

Catatan kaki:
  1. Amicus curiae brief atau amicus brief adalah dokumen hukum yang didaftarkan dalam kasus-kasus pengadilan banding oleh bukan pihak berperkara yang menaruh perhatian kuat pada pokok perkara—penj.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s